Peraturan Madin VS reality di masyarakat

PERATURAN WAJIB MADIN VS REALITA DI MASYARAKAT

Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya di Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur memiliki peraturan Bupati nomor 21 tahun 2016 tentang Wajib Madin. Peraturan itu mewajibkan adanya Madrasah Diniyah sampai pada lini setiap dusun dari setiap desanya. Berbeda dengan kabupaten yang lain, peraturan Wajib Madin nampak awam bagi masyarakat secara umum namun bagi sebagian orang hal itu cukup dibutuhkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat milenial sekarang ini.
Tak hayal, masyarakat pun berbondong-bondong mendirikan Madin. Saling bahu membahu dalam segala hal. Seperti yang dilakukan oleh masyarakat di dusun Janti desa Pakukerto Kecamatan Sukorejo Kabupaten Pasuruan. Ada yang mewakafkan tanahnya untuk dibangun gedung lembaga madin, kemudian semua pengurus yang telah dibentuk baik dari yayasan dan juga lembaga madin sejak saat itu tak henti-hentinya mengumpulkan donatur.
“Masuk SMP wajib menyertakan SK madin”. Kalimat itu menjadi daya tarik tersendiri bagi setiap madin yang baru didirikan. Kendati demikian, antusias masyarakat tentu tidak perlu diragukan lagi. Namun keadaan masyarakat yang notabennya awam sangat membuka peluang untuk kehilangan antusias itu sendiri.
Seperti yang telah terjadi pada Madin di dusun Janti tersebut, ketika SK tiba-tiba tidak dibutuhkan untuk mendaftar SMP maka separuh dari siswanya keluar dengan tanpa pamit. Jadi apa yang sebenarnya dibutuhkan oleh masyarakat dengan peraturan wajib madin itu sendiri?
Tidak ada yang bisa merubah konsep cara berpikir masyarakat “secara umum” tentang Penting/Tidak Penting masuk ke dalam lembaga madin. Karena secara globlal pendidikan agama yang notabennya adalah pendidikan informal tidak dijadikan menu inti sehingga menjadi “urgent” layaknya pendidikan formal.
“Ijazah madin tidak bisa digunakan untuk mendapatkan pekerjaan”
Kalimat seperti itulah yang menjadi stigma di masyarakat luas. Jadi mengatakan pendidikan madin adalah penting atau tidak tentu kembali pada individu masing-masing. Namun, dengan adanya ketidak seimbangan antara masyarakat dengan peraturan wajib madin maka yang dipertaruhkan disini adalah “Lelahnya para guru, lelahnya para pengurus yang telah habis waktu dan tenaganya membangun dan menjaga madin demi eksistensi lembagannya agar tetap sesuai dengan peraturan Bupati yang kehilangan powernya secara total ketika pendidikan formal tidak lagi membutuhkan keterangan apapun dari madin sebagai salah satu syarat pendaftarannya dan tidak ada jaminan apapun tentang ijazahnya.”
Apakah madin akan terus eksis atau hanya akan bertahan selama peraturan itu juga eksis??
“Peraturan” memang akan selalu memiliki kontroversinya masing-masing bagi masyarakat secara umum. Semua kemungkinan bisa terjadi karena Pemerintah memberi aturan dan masyarakat memilih menjalankannya sesuai dengan kebutuhan mereka.
Pendidikan madin Penting/Tidak Penting tergantung bagaimana pemerintah menjalankannya. Pengelola lembaga madin hanyalah jembatan antara peraturan wajib madin untuk sampai ke masyarakat. Jika masyarakat tidak menghiraukannya, lalu dimana letak problem sebenarnya??

Oleh : Annisa